Berita Borneotribun.com: Kayong Utara Hari ini

Tampilkan postingan dengan label Kayong Utara. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Kayong Utara. Tampilkan semua postingan

Rabu, 12 Februari 2025

Kasus Korupsi Puskesmas Sukadana, Polisi Panggil 3 Saksi

Kasus Korupsi Puskesmas Sukadana, Polisi Panggil 3 Saksi
Kasat Reskrim Polres Kayong Utara Iptu Hendra Gunawan.
KAYONG UTARA - Unit Tindak Pidana Korupsi Reskrim Polres Kayong Utara terus mengembangkan perkara dugaan korupsi atau Pungutan Liar Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Kesehatan (DAK -BOK) tahun 2023/2024 yang terjadi di Puskesmas Sukadana. 

"Saat ini masih tahap undangan dan klarifikasi saksi saksi. Yang sudah di klarifikasi 3 saksi," kata Iptu Hendra Gunawan, kasat Reskrim Polres Kayong Utara, Rabu (12/05/2025) melalui aplikasi perpesanan. 

Hendra menyampaikan, dari tiga saksi sementara yang sudah diperiksa, saksi lain akan menyusul guna membuat terang perkara dugaan Tipikor ini. 

"Masih menunggu saksi-saksi lain," ujarnya. 

Kasat Reskrim itu belum merinci nama nama orang yang sudah diperiksa tersebut. Namun, diharapkan nantinya para saksi yang diperiksa bersikap kooperatif. 

Informasi yang berhasil dirangkum, penyelidikan perkara ini dilakukan Polres berdasarkan dari laporan masyarakat. 

Keterangan sementara, anggaran DAK-BOK tahun 2024 sebesar 1.4 miliar (sebelumya diberitakan 1.3 miliar) diduga dikorupsi oleh oknum Kepala Puskesmas berinisial RSR yang diduga secara bersama sama nelakukanya dengan oknum bendahara di Puskesmas itu berinisial TP. 

Mereka secara bersama sama mencairkan dana BOK tetapi dana dari kegiatan yang dicairkan itu diduga hanya rekayasa alias fiktif seperti kegiatan penyuluhan ke Posyandu, program naik haji, program penyuluhan HIV AIDS. 

Tak sebatas perkara itu, kedua ASN itupun diduga mengambil hak para perawat dan dokter dengan cara tak patut berupa pemotongan dana BOK yang diterima oleh para Nakes melalui sistem transfer rekening bank. 

Membuat seolah olah pemotongan yang mereka lakukan disetujui oleh Nakes, ASN itu memanipulasi Nakes dengan membuat surat kuasa, yang isinya seolah olah menyerahkan nomor PIN dan buku rekening diserahkan kepada bendahara. 

Penulis: Muzahidin

Kamis, 06 Februari 2025

Intip Profil Kepala Puskesmas Sukadana, Dokter Tami, Diduga Korupsi, Belum Lapor LHKPN Sampai Disebut Pernah Terjerat Kasus

Foto: Puskesmas Sukadana, Kayong Utara.

KAYONG UTARA - Nama kepala Puskesmas Sukadana, Rahutami Suci Rahayu atau dokter Tami kian dikenal, terutama warga Kayong Utara.

Penyebabnya karena persoalan yang sedang membelitnya saat ini yang disangka melakukan praktek korupsi yakni pemotongan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan diduga membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) fiktif pada Puskesmas yang Ia pimpin. 

Kasus inipun sedang diselidiki aparat dari kriminal khusus (Krimsus) Polres Kayong Utara dengan mendatangi Puskesmas itu pada Rabu semalam. 

Kepala Satuan Reskrim Polres Kayong Utara, Iptu Hendra Gunawan, Rabu (5/2/2025) melalui aplikasi perpesanan kepada media membenarkan keterangan itu. 

"Benar, masih kami dalami," ujar perwira menengah di Polres Kayong Utara tersebut. 

Menelusuri profil wanita kelahiran 1979 ini, diperoleh informasi kalau Ia berpendidikan keren, pendidikan terakhirnya strata satu (S1) bidang kedokteran pada spesialis gigi. 

Ia bersuamikan Dedet Triwahyudi yang saat ini menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) direktur RSUD Sultan Djamaludin Sukadana Kayong Utara. 

Sebelum diangkat sebagai PNS, dokter Tami mengawali karier mengabdi kepada negara saat Ia dijadikan sebagai petugas kesehatan alias dokter yang berstatus sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) bertugas di kecamatan Kendawangan Ketapang.

Sekitar tahun 2009, Dia lulus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Tempat tugas pertamanya di Puskesmas Sukadana sebagai staf medis. 

Seiring waktu, jabatannya naik tingkatan. Sekitar tahun 2010, Tami dilantik bupati (saat itu) Hildi Hamid sebagai kepala Puskesmas Sukadana. 

Saat menjabat, konon berdasar cerita dari orang-orang yang mengenal Dia, wanita ini sempat terjerat kasus hukum diduga kasus pemalsuan tanda tangan, akibatnya Ia di non job kan alias kena sanksi administrasi dan jabatannya di copot. 

Jabatan sebagai Kepala Puskesmas kembali didudukinya begitu Hildi Hamid pensiun. 

Bupati Kayong Utara periode 2018-2022, Citra Duani kemudian mengembalikan jabatannya itu sampailah sekarang.

Menurut cerita, penunjukan posisi itu penuh tanda tanya karena diduga hanya disebabkan modal kedekatannya secara personal dengan Bupati, maklum Ia dinilai sosok yang lihai Carmuk alias Cari Muka. 

Sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Rahutami memiliki pangkat dan golongan sebagai Pembina Tingkat I Golongan IV/B. 

Pangkat serta golongan PNS jenis ini memiliki gaji pokok sebesar Rp 5.628.300 dengan masa kerja 32 tahun. 

Hal itu sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kesembilan Belasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) nomor 1 tahun 2024 tentang penyesuaian gaji pokok PNS didasarkan pada masa kerja golongan masing-masing sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. 

Sebagai pejabat publik, dokter Tami harusnya melaporkan Harta Kekayaanya atau LHKPN kepada negara.

Sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Borneotribun melakukan penelusuran pada laman website E-LHKPN pada Rabu malam, (5/2/2025) dengan memasukan beberapa kali namanya ataupun nama sesuai dengan gelar pendidikan dia. Namun, belum menemukan data yang berkesesuaian. Sepertinya dokter gigi ini tidak taat dengan melaporkan kekayaanya.

Sebelumnya, dokter Rahutami Suci Rahayu trending di platform media online karena pemberitaan dirinya diduga melakukan korupsi dana BOK dan membuat SPJ fiktif. 

Perbuatanya ini diduga dilakukan secara bersama sama dengan bagian bendahara dan staf di Puskesmas Sukadana. 

Untuk mengelabui aksi lancung genk ini, petugas Tenaga Kesehatan (Nakes), diminta tanda tangan surat kuasa berisikan kuasa kepada bendahara puskesmas bernama Triyani Putrianyah untuk menggunakan PIN dan ATM Nakes dalam menerima dana BOK. 

Diperkirakan aksi ini sudah berjalan semenjak menduduki sebagai kepala Puskesmas Sukadana. Kasus inipun saat ini sedang di dalami petugas.

(Muzahidin)

Rabu, 05 Februari 2025

Begini Modus Kepala Puskesmas Sukadana Diduga Korupsi Dana BOK, Pinjam Nama dan SPJ Fiktif

Begini Modus Kepala Puskesmas Sukadana Diduga Korupsi Dana BOK, Pinjam Nama dan SPJ Fiktif
Begini Modus Kepala Puskesmas Sukadana Diduga Korupsi Dana BOK, Pinjam Nama dan SPJ Fiktif.
KAYONG UTARA - Kasus sangkaan korupsi dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sukadana kabupaten Kayong Utara mulai di selidiki Reskrimsus Polres setempat. 

Beberapa orang tenaga kesehatan (Nakes) dan kepala di Puskesmas pagi Rabu ini di datangi petugas untuk di klarifikasi. 

Kehadiran penyidik di Puskesmas itu guna menggali dan mengumpulkan keterangan dugaan korupsi pemotongan dana BOK tahun 2024 sebesar Rp 1.3 Miliar. 

Kasus ini membuat gaduh publik terutama kalangan Nakes karena diduga pelakunya Kepala Puskesmas, Bendahara ataupun staf. 

Dari praktek sulap menyulap surat pertanggung jawaban (SPJ) penggunaan dana ini, diperkirakan dokter Tami (nama akrabnya dikalangan Nakes) beserta genk, diduga berhasil mengumpulkan hampir 200 juta selama dua tahun anggaran yakni 2023-2024.

Belum lagi duit hasil diduga korupsi dari praktek manipulasi SPJ fiktif, kegiatan tidak pernah dilakukan tetapi diduga dicairkan uang BOK nya dengan cara pinjam nama Nakes. 

Secara kalkulasi, diperkirakan, dokter gigi Tami ini mampu kumpulkan hampir 300 juta dari aksi culas ini selama menjabat sebagai Kepala Puskesmas. 

Diduga untuk memuluskan aksi rasuahnya itu, ia bersama oknum bendahara dan staf membuat surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Nakes yang intinya bahwa menyetujui potongan uang BOK itu. 

Saat dikonfirmasi, Rahutami Suci Rahayu membenarkan kasusnya sudah di selidiki oleh personil Kriminal Khusus Polres Kayong Utara. 

"Sementara saya masih di proses dari pihak polres," ujar dia, Rabu (05/02/2025).

Berdasarkan informasi dari proses klarifikasi petugas, dokter Tami, mengakui lakukan potongan hak Nakes itu atas inisiatifnya dengan dalih sebagai upah uang jasa administrasi.

Praktek pemotongan ini ia lakukan dengan cara mengumpulkan buku rekening bank beserta nomor PIN ATM atas nama Nakes dengan tujuan dapat menarik langsung dana yang sudah dibayar dan masuk rekening Nakes. 

Duit Nakes itu kemudian di potongnya kemudian dibagi bagi ke beberapa orang diantaranya diduga mengalir ke staf bendahara Puskesmas ataupun staf administraai.

Diduga duit hasil menyunat hak Nakes dan manipulasi SPJ fiktif itu sebagian dipergunakan untuk kepentingan pribadi dengan membeli mobil.

Meski, soal potongan itu Ia beralasan sebagai upah atau uang lelah untuk staf adminstrasi membuat surat pertanggung jawaban (SPJ).

"Makanya, kami yang buat sebagai uang jasa. Ibaratnya ini jasa jerih payah bagian TU lah," jelas dia, Selasa pagi (04/02/2025) di Sukadana. 

Terpisah, kepala dinas kesehatan Kayong Utara, Maria Fransisca Antonelly Schoggers pada Selasa semalam (04/02/2025) mengatakan, penggunaan dana BOK langsung diterima oleh Puskesmas, kepala menjadi pengelola yang mengatur pemanfatanya. Penggunaanya harus berpatokan kepada Petunjuk Tekhnis (Juknis).

Terkait yang terjadi di Puskesmas Sukadana, jika benar, Ia tidak setuju praktek pemotongan yang diduga terjadi di Puskesmas binaanya itu. 

"Tak setuju ya karena dana itu sasaranya untuk PNS/P3K. Tetapi kadang-kadang ada kendala di puskesmas terutama status kepegawaian puskesmas. Jadi ada modifikasi misal pinjam nama lah. Karena Juknis BOK itu kaku ya sifatnya, jadi pengelola puskesmas demi capaian target program yang sudah disusun terpaksa lakukan cara cara yang dinilai melanggar aturan," kata Maria. (Muzahidin)

Selasa, 04 Februari 2025

Dugaan Pungli Dana BOK Nakes di Sukadana, Kapus Berdalil Sudah Disepakati Bersama

Dugaan Pungli Dana BOK Nakes di Sukadana, Kapus Berdalil Sudah Disepakati Bersama
Dugaan Pungli Dana BOK Nakes di Sukadana, Kapus Berdalil Sudah Disepakati Bersama.
KAYONG UTARA – Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tahun anggaran 2024 sebesar Rp 1.3 miliar di Unit Pelaksana Tekhnis Daerah (UPTD) Puskemas Sukadana tekena isu di diduga disunat oleh oknum. Besarnya diduga sekitar 7 persen. 

Keadaan itu di ungkapkan oleh beberapa orang Tenaga Kesehatan (Nakes) yang meminta identitasnya disembunyikan pada Senin semalam saat menghubungi Borneotribun. 

Mereka keberatan atas potongan yang mereka alami itu. Dalam keteranganya, Nakes menjelaskan kronologi oknum di Puskesmas Sukadana mengambil hak mereka tersebut. 

Kata mereka, buku rekening beserta PIN ATM atas nama Nakes di minta kumpulkan oleh oknum penyelenggara di Puskesmas tersebut untuk diserahkan. 

Tujuanya agar mempermudah membuat laporan pertanggung jawaban atau SPJ agar sesuai dengan nominal uang yang masuk ke rekening Nakes. 

Hal lainya agar uang yang masuk dari transfer Pemerintah Pusat dapat langsung ditarik tanpa menunggu Nakes yang menarik sendiri.

Dana dalam rekening Nakes tersebut selanjutnya diduga di sunat dari nominal dana yang masuk ke rekening Nakes. 

Potongan itu kemudian dibagi bagi kepada bagian administrasi atau Tata Usaha dan kepala Puskesmas. 

"Inikan uang hak kami yang sudah melaksanakan tugas ke fasilitas kesehatan. Tanpa sepengetahuan kami uang itu ditarik lalu dibagi bagi ke Nakes lain. Alasanya agar merata. Kami keberatanlah," tutur sumber itu. 

Dikonfirmasi soal ini, Kepala Puskesmas (Kapus) Sukadana drg Rahutami Suci Rahayu mengaku membenarkan ada pengurangan dana tersebut dengan besar antara 5 sampai 7 persen. 

Dia menepis hal tersebut bukan potongan tetapi bantuan bagi tenaga administrasi dalam membantu Nakes membuat laporan penggunaan keuangan. Potongan itupun sudah disepakati bersama. 

"Saya masih menggangap wajar, ade potongan itu karena itu hasil kesepakatan yang sudah dirapatkan, bisa saja di buat full pembayaranya tetapi harus Nakes yang buatkan laporan SPJnya (surat pertanggung jawaban). Apakah mereka bisa. Makanya, kami yang buat sebagai uang jasa. Ibaratnya ini jasa jeris payah bagian TU lah," jelas dia, Selasa pagi (04/02/2025) di Sukadana. 

Ia menuturkan, Puskemas Sukadana mempunyai 60 orang Nakes yang bertugas menjangkau warga untuk melakukan penyuluhan maupun pendampingan kepada masyarakat tentang kesehatan. 

"Tugas tugas promotif dan preventif di Posyandu lansia, remaja dan anak-ank  KPKIA (Kelompok Pemantau Kesehatan Ibu dan anak) maupun aksi penjaringan anak sekolah. Itu kegiatan yang pelaksananya adalah Nakes," kata drg Suci. 

Saat Nakes turun biasanya dilakukan dua orang atau lebih, tergantung layanan kesehatan yang dituju. Dalam prakteknya, Nakes dibekali dengan Surat Perintah Tugas (SPT) dari kepala Puskesmas. 

"Mereka turun tetap kami rolling (giliran), jadi endak setiap hari Nakes itu turun menjangkau Faskes di desa desa. " tandasnya. 

Untuk informasi, dana BOK ini bersumber Dari APBN berupa DAK bidang Kesehatan sebagai dana pendukung pencapian target kesehatan skala prioritas. 

Dana ini diperuntukan bagi Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan diterima langsung oleh Nakes melalui pola transfer rekening. 

Pengaturan dana ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis atau Juknis Pengelolaan Dana BOK. 

Penulis: Muzahidin.

Senin, 20 Januari 2025

Hujan Terus Menerus Sebabkan Banjir Genangi Rumah dan Jalan Poros di Sebagian Wilayah Kayong Utara

Hujan Terus Menerus Sebabkan Banjir Genangi Rumah dan Jalan Poros di Sebagian Wilayah Kayong Utara
foto: Pj Bupati KKU Alfian berdialog dengan warga yang rumahnya terendam banjir.
SUKADANA - Hujan deras terus menerus sejak Jumat pekan lalu di wilayah kabupaten Kayong Utara (KKU)  menyebabkan jalan dan puluhan rumah terendam banjir. 

Pantauan BPBD Kayong Utara menyebutkan, sekitar 30 rumah di gang Sepakat dusun Pematang Baros desa Riam Berasap terendam banjir dengan ketinggian air sekitar 10 centimeter. 

Banjir juga terjadi di daerah Trans Semanai desa Simpang Tiga. Sedikitnya 53 Kepala Keluarga di dusun itu sampai sekarang terisolasi akibat rendaman air yang sampai menutupi jalan masuk dan merusakan jembatan di pemukiman transmigrasi tersebut. 

Genangan air hujan juga terjadi di poros jalan propinsi antara Siduk ke Sungai Kelik dengan ketinggian antara 10 sampai 80 centimeter.

"Berdasarkan laporan BPBD, banjir telah merendam sekitar 30 rumah di Gang Sepakat, Dusun Pematang Baros, Desa Riam Berasap. Ketinggian air yang masuk ke dalam rumah mencapai rata-rata 10 cm, sementara genangan di akses jalan berkisar antara 10 cm hingga 80 cm. Di wilayah Jalan Poros Siduk-Sungai Kelik, sebanyak 20 rumah terdampak dengan kedalaman air serupa," ujar Pj Bupati KKU, Alfian saat meninjau warga terdampak banjir pada Senin ini. 

Melalui BPBD, Pemda Kayong Utara berupaya membantu warga terdampak musibah dengan menempatkan personil agar siaga di daerah bencana serta menyiapkan perahu sekoci untuk proses evakuasi maupun mobilisasi. 

"Kami terus memantau situasi melalui komunikasi elektronik dengan warga di lokasi terdampak banjir. Keselamatan warga menjadi prioritas utama. Saya juga meminta semua pihak sigap menghadapi kemungkinan banjir susulan," tandasnya.

Penulis: Muzahidin

Kamis, 19 Desember 2024

Lubang Maut di Jembatan Nipah Kuning Kayong Utara

Lubang Maut di Jembatan Nipah Kuning Kayong Utara
Lubang Maut di Jembatan Nipah Kuning Kayong Utara.
KAYONG UTARA – Jembatan di jalan propinsi antara desa Teluk Melano ke Teluk Batang yang terletak di desa Nipah Kuning kabupaten Kayong Utara saat ini kondisinya berlubang besar, rusak berat, membahayakan pengguna jalan raya. 

Kepala desa Nipah Kuning, Muhammad Firdaus mengatakan, jembatan sepanjang  empat meter tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar. Untuk memperlancar arus lalu lintas, warga memasang balok batang kelapa sebagai penambal lubang yang mengangga ditengah jembatan tersebut. Hampir setahun, jembatan ini kondisinya rusak dan belum diperbaiki. 

"Rusaknya hampir setahun lah. Belum juga ada tanda tanda mau diperbaiki Pemprov. Jadi, warga inisiatif sementara lubang ditutup pakai batang kelapa untuk memperlancar pengguna jalan raya," ujar Muhammad Firdaus, Rabu (18/12/2024). 

Lubang di jembatan itu berukuran selebar kira kira 1,5 meter, sehingga nampak jelas terlihat rangka besi tulang cor pada lubang terabyte. Letaknya pun persis berada di tengah-tengah jembatan, sehingga lebar jembatan semakin mengecil. 

Pengguna jalan terutama sepeda motor harus mengambil jalan bagian sisi kiri ataupun kanan badan jembatan untuk menghindari lubang. Sedangkan untuk mobil, para supir terpaksa melewati tampalan batang kelapa di tengah jembatan itu.

Hal ini tentu membahayakan pengguna jalan, apalagi kondisi alam saat ini sedang hujan dan jembatan itu sering tergenang air banjir dari pasang laut. 

Kades Nipah Kuning berharap, Pemda Provinsi Kalbar segera memperbaiki jembatan ini. Jangan sampai setelah ada korban kecelakaan, baru diperbaiki. 

Akibat jembatan berlubang ini, tak jarang mobil ekpedisi bermuatan ragam barang saat melintas dan berpapasan di jembatan ini harus antri dengan kendaraan lain menghindari kemungkinan terperosok ke lubang. 

"Kami berharap Pemprov segera perbaiki, jangan ada korban baru ribut dan sibuk. Kasian pengguna jalan kalau sampai terjadi kecelakaan," tandasnya. 

Penulis: Muzahidin.

Sabtu, 07 Desember 2024

Disdik Kayong Utara Borong 9 Anugrah BPMP

Foto: Kadisdik Kayong Utara, Rahadi Usman mewakili Pj Bupati Kayong Utara Menerima Penghargaan di hotel Golden Tulip Pontianak pada Jumat (6/12) malam.

KAYONG UTARA - Pemda Kayong Utara melalui Dinas Pendidikan (Disdik) meraih sembilan penghargaan dalam moment apresiasi penjamin mutu pendidikan Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kalimantan Barat tahun 2024.

Anugrah itu diterima Kadisdik Kayong Utara Rahadi Usman mewakili Pj Bupati Kayong Utara yang diterima di hotel Golden Tulip Pontianak, Jumat (6/12) malam.

Atas nama Pemerintah Daerah, Rahadi Usman menyampaikan terima kasih kepada Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kalimantan Barat, dan seluruh komponen di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong hingga mampu meningkatkan perolehan penghargaan dari lima di tahun 2023 menjadi sembilan penghargaan di tahun 2024 ini.

"Terima kasih kepada semua pihak,
Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Pendidikan Kayong Utara, dan semua pihak terlibat mampu memperoleh sembilan penghargaan. Seluruh penghargaan ini tentunya untuk Kabupaten Kayong Utara," kata dia.

Dalam hal ini, dirinya berharap kepada tim Dinas Pendidikan, satuan pendidikan, hingga para kepala sekolah, agar tetap semangat dalam menjalani tugas. Hingga dapat terus berbuat untuk meningkatkan kwalitas pendidikan di Kabupaten Kayong Utara.

"Dari penghargaan ini kita tetap terus berjuang demi meningkatkan mutu pendidikan kita. Semoga ke depan lebih baik," kata dia.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Kayong Utara (KKU) tim Dinas Pendidikan, Satuan Pendidikan, Kepala Sekolah dan semua pelaku pendidikan yang sudah membatu proses dalam hal ini, saya sangat mengapresiasi. Mudah-mudahan tahun depan bisa mempertahan hingga meningkatkan prestasi untuk Kayong Utara," tambahnya. 

Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kalimantan Barat, Iwan Kurniawan menyampaikan terima kasih kepada semua pihak sebagai pejuang demi kemajuan bangsa diantaranya dalam bidang pendidikan.

Menurut dia, pemetaan potensi pendidikan sangat penting dilakukan. Diantaranya pada daerah perbatasan dan daerah lainnya perlu dilakukan pendampingan secara bersama.

"Pemetaan potensi dan tantangan pendidikan terutama di perbatasan membuka peta mata kita yang perlu kita lalui bersama pendampingan bagi pelaku pendidikan," kata dia.

"Pendidikan yang sabar dan supervisi yang menjadi teliti menjadi tonggak kokoh untuk memastikan setiap langkah untuk berada di jalur yang tepat,"sambung Iwan.

Selanjutnya, ia berharap kepada semua pihak terlibat dalam bidang pendidikan agar tetap semangat dalam menuju tujuan yang besar.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak dalam memajukan dunia pendidikan di Kalimantan Barat.

"Hari ini kita berkumpul bersama untuk menuju kebijakan baru menuju tujuan yang besar. Kami percaya semangat yang ada akan menerangi perjalanan kita,"kata dia
 
Adapun untuk penghargaan tersebut diantaranya, 

1. Penghargaan Kategori 100% Satuan pendidikan jenjang PAUD, Dikdasmen dan Diksus (Paud, SD, SMP, SMA,SMK dan SLB) yang telah melakukan Akses Rapor Pendidikan

2. Penghargaan Kategori 100% Satuan pendidikan jenjang DIKMAS (PKBM dan SKB) yang telah melakukan akses Rapor Pendidikan

3. Peringkat 3 Kategori persentase alokasi anggaran belanja SPM Pendidikan dari anggaran urusan pendidikan

4. Peringkat 2 Kategori persentase tertinggi pendidik dan tenaga kependidikan yang telah mengadopsi Google Workspace for Education

5. Peringkat 1 Kategori persentase tertinggi pertumbuhan aktivasi akun belajar.id jenjang PAUD Dikmas dan Dikdasmen

6. Peringkat 1 Kategori capaian indeks kualitas data pokok pendidikan (Dapodik) Semester 1 Tahun 2024

7. Peringkat 3 Kategori penyampaian pelaporan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang tercepat dan tepat.

8. Penghargaan Kategori 100% satuan pendidikan penerima Dana BOP Reguler jenjang PAUD dan Kesetaraan menggunakan Aplikasi ARKAS Versi 4

9. Peringkat 3 Kategori dukungan pelaksanaan Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan oleh Pokja Bunda PAUD.

(Muzahidin)

Selasa, 26 November 2024

Anggota DPRD Kayong Utara Diduga Kampanye Paslon Pilkada Saat Masa Reses.

Foto: Oknum anggota DPRD Kayong Utara sedang melakukan reses di Daerah Pemilihannya, Senin (25/11/2024).

KAYONG UTARA - Beredar foto oknum anggota DPRD Kayong Utara dari partai Nasdem diketahui bernama Sahid sedang melakukan reses di daerah pemilihannya. Reses legislator itu diduga telah terjadi pelanggaran karena memanfaatkan fasilitas negara berkampanye untuk salah satu Paslon Pilkada. 

Berdasarkan info, reses tersebut terjadi di kecamatan Seponti kabupaten Kayong Utara pada Senin malam 25 November 2024. Saat itu, dihadapan masyarakat yang hadiri kegiatan resesnya, Sahid dengan narasi jelas diduga mengkampanyekan Paslon nomor urut 2, Romi Wijaya - Amru Chanwari. 

Komisioner Bawaslu Kayong Utara Yusmandi dikonfirmasi mengatakan telah menerima info tersebut dari masyarakat. Langkah pihaknya masih mengumpulkan bukti dengan melakukan penelusuran. 

"Tentunya dari informasi yang kami dapat dari masyarakat. Akan melakukan penelusuran terkait kegiatan reses tersebut," ujarnya, Selasa (26/11/2024).

Yusmandi menjelaskan, tim Bawaslu sudah mencari saksi saksi atas kejadian tersebut. Reses anggota dewan adalah program pemerintah menggunakan anggaran negara yang tidak boleh disusupi kampanye Paslon. 

Jika terbukti, persoalan ini akan ditindak melalui Tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). 

"Tentunya kami proses sesuai peraturan nya dan dalam hal ini juga ketika unsur sudah terpenuhi berdasarkan fakta lapangan, akan kami terus disentra Gakkumdu," jelasnya. 

Untuk informasi, pasangan calon (Paslon) Pilkada nomor urut 2 Romi Wijaya - Amru Chanwari didukung oleh 8 koalisi partai, diantaranya, Partai Hanura, Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Gelombang Rakyat (Gelora), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

(Muzahidin)

Rabu, 21 Agustus 2024

Seleksi CPNS Pemkab Kayong Utara Dibuka Untuk 270 Orang, Ada Formasi Tenaga BPBD

Seleksi CPNS Pemkab Kayong Utara Dibuka Untuk 270 Orang, Ada Formasi Tenaga BPBD
Jumadi, Kepala BKPSDM KKU (istimewa)
KAYONG UTARA - Proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS di lingkungan kerja Pemkab Kayong Utara mulai dibuka sejak tanggal 20 Agustus 2024. Syarat umumnya yakni berumur minimal 18 sampai 35 tahun terkecuali untuk bidang kesehatan seperti dokter. 

Melansir pengumuman Pemkab Kayong Utara yang diterima hari ini, Rabu (221/08/24), Pj Bupati Kayong Utara Alfian telah meneken Surat Keputusan Nomor: T/2835/800:1.2.2/BKPSDM/VIII/2024 tentang seleksi penerimaan PNS di lingkungan Pemkab Kayong Utara formasi tahun 2024.

Kepala BKPSDM kabupaten Kayong Utara Jumadi, pada Rabu (21/08/24) malam mengkonfirmasi kesahihan kabar pengumuman tersebut.

Jumadi menjelaskan, total keseluruhan CPNS yang dibutuhkan sebanyak 270 orang dengan formasi tenaga kesehatan dan tenaga teknis. Khusus Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), ada formasi CPNS lebih dari satu.

"(Kalau) BPBD, ade 1 formasi yang lebih dari 1, dibuka untuk 8 orang," katanya. 

Rekrutmen ini mulai dibuka pada 20 Agustus dan ditutup pada tanggal 6 September 2024. Jumadi menyebut, pelamar dari kelompok penyandang disabilitas juga diperbolehkan untuk mengajukan diri namun dengan persyaratan khusus seperti scan/asli dari dokter atau rumah sakit yang menerangkan jenis dan kredibilitasnya, kemudian video singkat menunjukan kondisi diri pelamar.

Informasi lengkap mengenai rincian Jenis Jabatan, kualifikasi pendidikan, unit kerja penempatan hingga alokasi formasi secara resmi dapat diakses melalui https://sscasn.bkn.go.id. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan Seleksi Penerimaan ASN di lingkungan Pemkab Kayong Utara dapat dilakukan pada hari dan jam kerja atau melalui email. 

Penulis: Muzahidin

Rabu, 31 Juli 2024

Effendi Ahmad Gandeng Mantan Ketua Himakatra Dalam Pilkada Kayong Utara

Effendi Ahmad Gandeng Mantan Ketua Himakatra Dalam Pilkada Kayong Utara
Effendi Ahmad Gandeng Mantan Ketua Himakatra Dalam Pilkada Kayong Utara.
KAYONG UTARA - Untuk sementara, koalisi partai PKB dan PPP menduetkan H Effendi Ahmad dengan Sartono menjadi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada kabupaten Kayong Utara (KKU)  27 November mendatang. 

Usungan dua partai ini ditandai dengan diterimanya surat rekomendasi dari pengurus pusat masing-masing partai. Informasi diterima, partai PKB mengeluarkan rekomendasi kepada pasangan dengan singkatan "ESA" ini pada 20 Juli. Sedangkan partai PPP pada 25 Juli 2024.

Calon Bupati, H Effendi Ahmad saat ditanya perihal kabar pencalonan dirinya menjelaskan, pencalonan dirinya dengan Sartono dimaksudkan agar proses demokrasi di kabupaten "Betuah" (julukan KKU) berjalan. Dirinya menegaskan, pencalonanya juga untuk menjawab pertanyaan publik terhadap isu Pilkada nanti soal isu akan terjadi pertarungan melawan kotak kosong. 

"Kehadiran kami nanti dalam Pilkada bukan melawan siapapun, bukan melawan orang per orang tetapi kehadiran kami sebagai alternatif pilihan politik warga Kayong Utara. Dan, kami siap berjuang membangun daerah," kata dia, Rabu ini (31/07/24). 

Menjawab keraguan sosok calon pasanganya, tokoh ulama asal desa Sungai Paduan kecamatan Teluk Batang ini mengatakan, dimatanya, sosok Sartono adalah tokoh muda yang berpengalaman dalam organisasi. Sartono nilai dia berkemampuan secara intelektual dan dapat diterima lintas generasi. 

"Beliau (Sartono) seorang organisatoris, mantan ketua organisasi Himakatra (mahasiswa Kayong Utara), terlebih beliau adalah sosok yang menurut saya diterima segala umur di daerah kita ini," ucap Effendi Ahmad. 

Mengenai kemungkinan sokongan selain partai PKB dan partai PPP, mantan wakil Bupati itu menjawab, komunikasi intensif sudah terjalin dengan partai Golkar dan partai PKS. Kedua partai besar ini katanya akan segera memberikan dukungan untuk pencalonan dirinya nanti. 

"Golkar, PKS nanti nyusul, beberapa kali kami bertemu dengan petinggi kedua partai itu, Insya Allah, berlabuh ke kita,"tandasnya. 

Untuk sementara, raihan kursi pada pemilu lalu terhadap dua partai calon pengusung pasangan ini sudah memenuhi persyaratan oleh KPU. Diketahui, partai PKB mendapat jatah 3 kursi dan PPP memperoleh 2 kursi. 

Jika partai Golkar dan partai PKS jadi sebagai pengusung, maka dipastikan jumlah keseluruhan partai koalisi pasangan ESA sebanyak 10 kursi atau sekitar 40 persen total jumlah di DPRD kabupaten Kayong Utara.

Muzahidin

Kamis, 20 Juni 2024

Lagi, Kayong Utara Miliki Pejabat Bupati Baru, Pesanya ASN Tak Netral Siap-Siap Dipecat

Lagi, Kayong Utara Miliki Pejabat Bupati Baru, Pesanya ASN Tak Netral Siap-Siap Dipecat
Drs Alfian MM Pj Bupati Kayong Utara
KAYONG UTARA - Pejabat Gubernur Kalimantan Barat Harison hari ini Kamis 20 Juni 2024 resmi melantik Drs Alfian MM sebagai Pejabat (Pj) Bupati Kayong Utara (KKU) yang baru setelah Pj Bupati sebelumnya yakni Romi Wijaya mundur dan kembali ke posisi menjadi Sekretaris Daerah KKU. 

Kepada wartawan di Pontianak selepas pelantikan, Alfian menegaskan akan memberi sanksi sampai pemecatan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan pelanggaran dan tidak netral saat Pilkada nanti. 

Foto bersama para kepala OPD se Kabupaten Kayong Utara selepas pelantikan Pj Bupati di Pontianak, Kamis (20/06/24).
Foto bersama para kepala OPD se Kabupaten Kayong Utara selepas pelantikan Pj Bupati di Pontianak, Kamis (20/06/24).
"Sesuai dengan peraturan perundangan tetap akan kita berikan apabila netralitas itu tidak dilakukan secara baik, secara sempurna dan tentu ini akan menjadi perhatian bagi para ASN yang ada. Pemecatan, tapi yang jelas kita tetap menyesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan dalam hal disiplin ASN," tegas Alfian. 

Alfian berujar, agar ASN terus menjaga dan menguatkan semagat netralitas. Tidak terjebak dengan dukung mendukung dan patuhi peraturan perundang undangan. 

"Insya Allah netralitas ASN yang selama ini sudah dilakukan baik pada saat Pemilu 2024 lalu dan terus kita galang kekuatan untuk netral dalam Pilkada 2024 yang akan terus kita lakukan dengan penguatan-penguatan semangat netral," ucap Alfian. 

Pengambilan sumpah jabatan dilakukan di  Balai Petitih kantor gubernur Kalimantan Barat pada Kamis 20 Juni 2024 dihadiri para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) provinsi Kalbar dan Kayong Utara 

Untuk informasi, Romi Wijaya yang saat ini kembali menjabat sekda KKU berkata alasan kuat mundur karena mau maju Pilkada. Ia optimis mendapat dukungan dari partai Hanura dan masyarakat. 

Penulis: Muzahidin

4 Parpol Pemilik 10 Kursi DPRD Sepakat Kerjasama Usung Poros Pilkada KKU

4 Parpol Pemilik 10 Kursi DPRD Sepakat Kerjasama Usung Poros Pilkada KKU
Foto bersama para ketua partai selepas penandatangan kerjasama usung calon pilkada KKU 2024 (istimewa).
KAYONG UTARA - Empat Partai Politik pemilik 10 kursi sah DPRD Kayong Utara hasil pemilu 2024 yakni Partai Golkar, Partai PKB, PPP dan PKS menandatangani kerjasama politik untuk Pilkada serentak 27 November 2024

Penandatanganan kerjasama itu langsung dilakukan oleh para ketua partai politik yakni Abdul Samad ketua DPD partai Golkar, ketua DPC PKB H Alias, ketua DPC PPP Muhammad Sani, dan ketua DPD PKS M Riza Affand pada Selasa 18 Juni 2024 di kediaman pribadi ketua DPD partai Golkar Kayong Utara. 

Empat parpol itupun setuju membuat enam point rekomendasi atau kebijakan kerjasama kepada Calon Bupati yang diusung dan akan dijalankan bersama sama. 

Ketua DPD partai Golkar Abdul Samad mengatakan salah satu point dari kerjasama itu adalah sepakat mengusung mantan wakil Bupati H Effendi Ahmad sebagai Calon Bupati dan menyerahkan calon pendampingnya kepada Cabub yang diusung.

"Kami yakin bahwa H. Effendi Ahmad adalah sosok yang tepat untuk memimpin Kayong Utara ke arah yang lebih baik. Dengan pengalaman dan komitmennya, kami optimis dapat meraih kemenangan di Pilkada mendatang," kata Abdul Samad dalam keterangan resminya Rabu (19/06/24). 

Sementara itu, ketua DPC PKB Alias menyatakan komitmen partainya mengusung Effendi Ahmad berdasarkan nilai spiritual melalui istikharah dewan Syuro PKB. 

Pihaknya berharap agar pemimpin KKU kedepan mempunyai integritas dan diyakini mampu menjalankan program pro rakyat.

"Koalisi ini dibentuk dengan tujuan yang jelas dan nyata. Kami ingin memastikan bahwa Kayong Utara memiliki pemimpin yang berintegritas dan mampu mewujudkan program-program pro rakyat," kata Alias. 

Dimomen itu pula, ketua DPC PPP Muhammad Sani berkata penanda tanganan kerjasama ini adalah langkah awal menuju perubahan bagi masyarakat Kayong Utara. 

"Kami siap bekerja sama dengan seluruh elemen koalisi untuk menjalankan kampanye yang efektif dan membawa kemenangan bagi H. Effendi Ahmad. Ini adalah langkah awal dari perubahan besar untuk Kayong Utara," ucap Muhammad Sani. 

Kesempatan yang sama juga diutarakan ketua DPD PKS M Riza Affandi dengan mengatakan bahwa hal ini adalah sejalan dengan visi misi partainya. 

Selain itu menurut Riza, pengusungan H Effendi Ahmad adalah kehendak para kader, pemilih dan fungsionaris partainya.  Sehingga jika terpilih, kelak membawa perubahan bagi Kayong Utara. 

"Beliau juga memiliki visi dan misi yang sejalan dengan kami, sehingga kami percaya bahwa kolaborasi ini akan membawa kebermanfaatan yang besar untuk masyarakat Kayong Utara," kata Riza Affandi. 

Cabub hasil kerjasama politik H. Effendi Ahmad berterima kasih atas terciptanya kerjasama 4 parpol besar ini. Ia berharap hal ini berdampak bagi perubahan positif bagi kemajuan daerah. 

"Saya merasa terhormat dan bertanggung jawab atas dukungan yang diberikan oleh partai-partai besar ini. Bersama-sama, kita akan membawa perubahan positif dan kemajuan bagi Kabupaten Kayong Utara. Visi dan misi kami adalah melakukan pembenahan dari berbagai aspek dengan bersinergi bersama semua elemen masyarakat dan pimpinan daerah serta lembaga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan daerah kita tercinta," katanya.

Penulis: Muzahidin

Selasa, 11 Juni 2024

Terduga Pelaku Asusila Berikan Uang Damai Rp 130 juta, Korban Disuruh Kabur

Terduga Pelaku Asusila Berikan Uang Damai Rp 130 juta, Korban Disuruh Kabur
Terduga Pelaku Asusila Berikan Uang Damai Rp 130 juta, Korban Disuruh Kabur.
KAYONG UTARA - Kasus pelecehan yang pelakunya seorang oknum polisi di Polres Kayong Utara bernama Aipda AK memasuki babak baru. 

Terbaru, melalui orang suruhanya, Aipda AK diduga membuat seolah-olah kasusnya "damai" dengan memberikan uang kompensasi Rp 130 juta dan surat pernyataan damai kepada korban dan keluarga. 

Korban beserta keluarga terindikasi disuruh pergi oleh pelaku dan tidak mengikuti segala proses penyelidikan ataupun persidangan jika kasusnya sampai pengadilan. 

Kapolres Kayong Utara AKBP Achmad Dharmianto melalui Kepala Satuan Reserse dan Kriminal (Reskrim) Iptu Hendra Gunawan mengatakan, indikasi pelapor hendak pergi tercium saat polisi meminta konfirmasi proses pemeriksaan perkara kepada korban dan keluarga pada Senin (10/06/24) semalam. 

Didaerah kecamatan Nanga Tayap kabupaten Ketapang, petugas berhasil memghentikan mobil travel yang digunakan pelapor dan korban untuk keluar daerah kabupaten Kayong Utara. 

"Agenda pemeriksaan dari Propam kepada terlapor, saat mau dihadirkan, korban malahan tidak ada dirumahnya, padahal sudah berjanji. Ada indikasi mencoba pergi ke luar daerah agar peristiwanya kabur," kata Hendra, Selasa (11/06/24) dikutip dari media. 

Dilanjutkan Hendra, berdasarkan keterangan pelapor, tujuan mereka pergi adalah buntut dari kesepakatan damai yang dibuat oleh pelapor dengan pihak yang diutus Aiptu AK.

Pelapor diberi uang kompensasi 130 juta dan diminta untuk tidak memberikan kesaksian saat proses pemeriksaan di Propam, penyidik maupun saat proses persidangan nanti. 

"Nama nama mereka (yang menyuruh) pelapor sudah kami kantongi, namun belum dapat kami sebutkan, motivasinya apa, masih kami dalami," kata dia. 

Kendati ada perdamaian, Hendra menegaskan bahwa hal tersebut tidak akan serta merta menghentikan proses pidana maupun etik terhadap pelaku. 

Bahkan, jika ditemukan unsur pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pihak luar, Polisi akan menindak tegas oknum yang terlibat.

"Kalau untuk damai silakan, tapi proses tetap jalan. Menghilangkan saksi-saksi, menghilangkan alat bukti, itu ada pidananya," ucap Hendra. 

Penulis: Muzahidin

Sabtu, 08 Juni 2024

Ayah Tiri Cabuli Bocah 14 Tahun Saat Rumah Sepi di Kayong Utara

Ayah Tiri Cabuli Bocah 14 Tahun Saat Rumah Sepi di Kayong Utara. (Gambar ilustrasi)
Ayah Tiri Cabuli Bocah 14 Tahun Saat Rumah Sepi di Kayong Utara. (Gambar ilustrasi)
KAYONG UTARA – Lelaki dengan inisial EJ di kecamatan Simpang Hilir kabupaten Kayong Utara ditangkap polisi atas laporan dari anak tirinya yang berusia 14 tahun karena merasa sudah dilecehkan saat rumah sedang sepi.

Kapolres Kayong Utara AKBP Achmad Dharmianto membenarkan kejadian tersebut.

"Benar, pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 10.00 Wib, anggota Polsek Simpang Hilir telah menerima laporan tentang adanya dugaan tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur," Kata AKBP Achmad Dharmianto, Jumat (07/06/24) dalam keteranganya melalui Kasi Humas Polres Kayong Utara.

Dijelaskan Kapolres, pelaku adalah seorang ayah tiri yang keseharianya bekerja sebagai buruh kebun sawit di kecamatan Simpang Hilir dan berdiam di barak perkebunan.

Saat melakukan aksinya, kondisi rumah yang ditempati pelaku bersama istri dan korban sedang sepi karena istri pelaku sedang bepergian sekaligus menginap di rumah kampung.

Perbuatan pelaku diketahui oleh saudara korban. Saat itu, saudara korban disuruh oleh pelaku untuk menjemput korban yang saat itu sedang tidak ada ditempat.

"Korban menolak pulang karena takut dengan ayah tirinya itu. Sambil menangis, korban cerita kepada saudaranya itu kalau dia diperlakukan tak senonoh oleh pelaku," kata Achmad Dharmianto.

Perbuatan pelaku langsung dilaporkan oleh keluarga korban pada polisi.

Polisi menangkap pelaku dan menemukan barang bukti atas sangkaan kasus tersebut seperti satu helai baju daster warna kuning dan 1 helai celana dalam warna krem.

"Pelaku ditangkap tanpa perlawanan ditempat kerjanya. Pelaku dikenakan Undang-undang nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak," kata Kapolres.

Kasus ini telah mendapat pendampingan dari Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kayong Utara.

Penulis:Muzahidin

Kamis, 06 Juni 2024

Daftar 20 Orang Nama Direkomendasikan Partai Hanura Maju Pilkada Kayong Utara

Daftar 20 Orang Nama Direkomendasikan Partai Hanura Maju Pilkada Kayong Utara
Jajaran DPP Hanura saat memberikan rekomendasi pada salah satu Cabub Pilkada Kayong Utara.
KAYONG UTARA – Dewan Pimpinan Pusat (DPP)  partai Hanura pimpinan Oesman Sapta Odang (OSO) mengeluarkan 20 nama yang diberikan persetujuan awal atau rekomendasi calon Bupati dan wakil Bupati saat Pilkada kabupaten Kayong Utara.

Rekomendasi ini sejatinya dipergunakan untuk beberapa poin diantaranya melakukan komunikasi ke internal partai dan eksternal partai terkait pemenuhan syarat pencalonan kepala daerah atau menambah partai koalisi sesuai dengan syarat pendaftaran.

Point berikutnya adalah apabila calon yang mendapat rekomendasi tetapi tidak bisa memenuhi persyaratan pencalonan partai koalisi maka surat rekomendasi dinyatakan tidak berlaku dan surat rekomendasi berlaku hingga tanggal 1 Juli 2024. 

Berdasarkan data yang diperoleh, rekomendasi itu terbagi dua jenis yakni 5 orang untuk posisi Cabub dan 15 orang calon wakil Bupati.

Untuk calon Bupati, nama yang ada adalah seperti Bupati incumbent Citra Duani, anggota DPRD Kayong Utara fraksi Hanura Dedi Effendi, pengusaha Tahta Wangsa Bangsawan, koordinator BIN Kalbar, Darma Yuda, kemudian nama Mawardi Usman dan terakhir Pj Bupati Romi Wijaya. 

Berikut ini adalah nama-nama kandidat yang mendapatkan rekomendasi dari DPP partai Hanura. 

1. Citra Duani (Cabub)
2. Hamdani Adeni (Cawabub)
3. Sarnawi, SH (Cawabub)
4. Usmandiyanto (Cawabub)
5. Rinto Arifarmuji (Cawabub)
6. Dedi Effendi (Cabub)
7. Subdiansyah Cawabub)
8. Muhammad Abas (Cawabub)
9. Mawardi Usman (Cabub)
10. Amru Chanwari (Cawabub)
11. Rudi Handoko (Cawabub)
12. Tahta Wangsa Bangsawan (Cabub)
13. Nilwan (Cabub)
14. Uray Dedek Rezasyam (Cawabub
15. Darma Yuda (Cabub)
16. Edison (Cawabub)
17. Sahid (Cawabub)
18. Abdul Rahman (Cawabub)
19. Romi Wijaya (Cabub)
20. H Najril Hijar (Cabub).

Penulis: Muzahidin

DPRD Kayong Utara Serahkan Nama Pengganti Romi Wijaya

DPRD Kayong Utara Serahkan Nama Pengganti Romi Wijaya
DPRD Kayong Utara Serahkan Nama Pengganti Romi Wijaya. (Borneotribun/Muzahidin)
KAYONG UTARA – DPRD Kayong Utara menyerahkan dua nama usulan pengisi jabatan Bupati Kayong Utara pasca pejabat Bupati (Pj) Romi Wijaya resmi mengajukan pengunduran diri karena mau maju dalam pencalonan Pilkada 2024.

Pada 4 Juni 2024, tiga pimpinan DPRD yakni Sarnawi, Muhammad Abas dan Abdul Samad datang langsung ke Kementrian Dalam Negeri menyerahkan dua nama usulan pengisi kekosongan jabatan Bupati tersebut.  

Ketua DPRD Kayong Utara Sarnawi SH mengatakan, pengajuan pengganti Romi tersebut untuk melaksanakan amanat Surat Menteri Dalam Negeri No 100.2.1.3/2314/SJ, tgl 14 Mei 2024 perihal pengunduran diri Penjabat Gubernur/Penjabat Bupati/Walikota yg akan maju dalam Pilkada Serentak 2024.

Hal berikutnya adalah menindaklanjuti surat permohonan pengunduran diri Pj Bupati Kayong Utara Romi Wijaya tanggal 3 Mei 2024 kepada Kementerian Dalam Negeri.

"Merespon surat pengunduran diri itu, kita sudah serahkan nama pengganti. Ini sesuai dengan aturan,"" kata Nawi (panggilan akrabnya), Rabu (06/06/24). 

Sarnawi menjelaskan, usulan calon Pj Bupati yg disampaikan selain memenuhi amanat Surat Kementerian Dalam negeri juga untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Walikota. 

Penjabat Bupati selanjutnya akan menjalankan serta melanjutkan program yang dilaksanakan Penjabat Bupati sebelumnya sesuai dengan tugas yg diamanatkan Peraturan perundangan undangan sampai dengan dilantiknya Bupati dan wakil bupati definitif. 

"Aturan yang menjelaskan kewenangan DPRD untuk mengusulkan Pj Bupati itu. Kita maunya agar dia (Romi Wijaya) fokus saja ke tahapan Pilkada Kayong. Takutnya tidak maksimal. Biar daerah ini diurus oleh pejabat pengganti," kata Nawi. 

Borneotribun memperoleh bocoran nama yang diusulkan DPRD tersebut yaitu dua nama masing-masing berasal dari ASN Pemerintah provinsi dan satu dari ASN Pemkab Kayong Utara. Mereka itu adalah pejabat eselon II. 

Penulis: Muzahidin

Selasa, 21 Mei 2024

Karena Mau Nyabup, Romi Wijaya Mundur Sebagai Pj Kepala Daerah

Karena Mau Nyabup, Romi Wijaya Mundur Sebagai Pj Kepala Daerah
Karena Mau Nyabup, Romi Wijaya Mundur Sebagai Pj Kepala Daerah.
KAYONG UTARA - Romi Wijaya mundur dari jabatanya sebagai pejabat Bupati kabupaten Kayong Utara. Keputusan itu untuk memuluskan langkahnya mengikuti tahapan pilkada serentak 27 November mendatang.

Romi diketahui sudah mendaftarkan diri sebagai salah satu Calon Bupati dalam proses penjaringan di partai Hanura Kayong Utara. Saat pengambilan formulir, Romi didampingi sejumlah orang termasuk istrinya sendiri.

Romi mengatakan, surat permohonan pengunduran dirrinya sudah dikirim kepada Mendagri Tito Karnavian. Hal ini sebagai syarat jika pejabat Bupati mau maju nyalon dalam Pilkada. 

"Saya sudah mengajukan surat pengunduran diri kepada Bapak Menteri Dalam Negeri melalui Bapak Gubernur Kalbar. Tinggal menunggu pelantikan penjabat bupati Kayong Utara yang baru, mungkin tidak lama lagi," kata Romi kepada jurnalis di Sukadana, Minggu (19/05/24). 

Dari berbagai informasi yang dihimpun, Romi Wijaya adalah lelaki kelahiran Telok Air Kayong Utara pada 25 Juli 1974, saat ini usianya sekitar 49 tahun. 

Latar belakang Romi adalah seorang ASN sejati dengan jabatan terlahir yakni sebagai pajabat Sekretaris Daerah (Sekda) pengganti Hilaria Yusnani.

Ia terpilih menjadi Pj Bupati Kayong Utara berdasarkan usulan DPRD dan dilantik oleh Pj Gubernur Kalimantan Barat Harison berdasarkan Surat Keputusan (SK) Mendagri Nomor 100.2.1.3-3719 Tahun 2023 tanggal 7 September 2023. 

Artinya, belum genap setahun, Romi milih mundur demi bertarung menjadi Bupati defenitif kabupaten Kayong Utara. 

Penulis: Muzahidin

Rabu, 15 Mei 2024

Polda Kalbar Tangani Kasus Etik Oknum Polisi di Kayong Utara Terduga Pelaku Pencabulan dan KDRT

Polda Kalbar Tangani Kasus Etik Oknum Polisi di Kayong Utara Terduga Pelaku Pencabulan dan KDRT
Polda Kalbar Tangani Kasus Etik Oknum Polisi di Kayong Utara Terduga Pelaku Pencabulan dan KDRT.
KAYONG UTARA - Kasus oknum polisi yang bertugas di Polres Kayong Utara berinisial Aipda AK diambil alih penanganan perkara etik oleh bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Kalimantan Barat (Kalbar). Sedangkan kasus pidananya masih ditangani penyidik Polres Kayong Utara. 

"Untuk saat ini penanganan (etik) juga dilakukan oleh Propam (Polda Kalbar)," ujar Kasat Reskrim Polres Kayong Utara, Iptu Hendra Gunawan dikonfirmasi Borneo Tribun, Rabu sore (15/05/24).

Menurut Hendra, sesuai hasil gelar perkara, penyidik Polres menemukan petunjuk atas sangkaan pencabulan dan KDRT yang diduga dilakukan oleh Aipda AK. 

"Perkara pidananya masih tetap ditangani Polres Kayong Utara," ujar Hendra. 

Sebelumnya, polisi sudah menahan petugas tersebut sejak Selasa (14/05/24) lalu dalam sel khusus di Mapolres. Diapun sudah dibebas tugaskan dalam jabatanya sebagai Kanit Paminal Polres Kayong Utara. 

Aipda AK disangkakan melanggar pasal 82 Undang-undang Perlindungan Anak (UUPA) dengan ancaman pidana minimal 5 tahun atau maksimal 15 tahun penjara. 

"(Uu) perlindungan anak ancaman pidana penjara minimal 5 tahun maksimal 15 tahun,"  ujar dia.  

Menurut Hendra, terdapat tiga laporan polisi yang disangkakan kepada dia.  LP tersebut dibuat oleh seorang Asisten Rumah Tangga (ART), anak angkat pelaku yang berusia 11 tahun dan LP dari istri Aipda AK atas tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 

Diketahui, jika terbukti seluruh sangkaan tersebut, Aipda AK terancam di berhentikan secara tidak hormat alias PTDH.

"Ada beberapa pelaporan, pelecehan ART, anak angkat dan KDRT. Saat ini yang sedang kami proses sanksi pidananya," kata Hendra sebelumnya. 

Penulis: Muzahidin

Selasa, 14 Mei 2024

Jadi Tersangka, Polisi Berpangkat Aipda Di Kayong Utara Dikurung Dalam Patsus

Jadi Tersangka, Polisi Berpangkat Aipda Di Kayong Utara Dikurung Dalam Patsus
Jadi Tersangka, Polisi Berpangkat Aipda Di Kayong Utara Dikurung Dalam Patsus.
KAYONG UTARA  - Kasus dugaan pelecehan dan KDRT yang dilakukan oleh anggota polisi berpangkat Aipda bernama AK (sebelumnya ditulis AR) naik proses penyidikan. Terduga pelaku sudah dikenakan sanksi etik berupa kurungan atau penempatan khusus (Patsus).  

Kasat Reskrim Polres Kayong Utara Iptu Hendra Gunawan menjelaskan, Aipda AK juga sudah di copot dari jabatanya. Kasus pidananya menunggu hasil gelar perkara. 

"Kita melakukan pemeriksaan saksi - saksi, visum, dan kita lakukan gelar perkara. Hasil gelar perkara ditingkatkan menjadi laporan polisi," ucap Hendra. 

Menurut Hendra, kasus pelecehan ini dilaporkan oleh dua orang perempuan yakni Asisten Rumah Tangga (ART) dan anak angkat pelaku. 

Sedangkan kasus dugaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dilaporkan oleh istrinya sendiri. 

"Ada beberapa pelaporan, pelecehan ART, anak angkat dan KDRT. Saat ini yang sedang kami proses sanksi pidananya," katanya. 

Hendra mengatakan, pelaku akan dijerat pasal 82 Undang-ubdang Perlindungan Anak (UUPA) dengan ancaman 15 tahun kurungan.

Atas peristiwa ini, diucapkan Hendra, Kapolres Kayong Utara AKBP Achmad Dharminto menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat serta memastikan pelaku akan ditindak tegas. 

"Saya selaku Kapolres Kayong Utara meminta maaf atas kejadian ini. Saya pastikan, pelaku ditahan dan proses hukum dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku,” kata AKBP Achmad Dharminto.

Penulis: Muzahidin

Rabu, 01 Mei 2024

Subdiansyah Prokamirkan Maju Pilkada, Usung Jargon Konektivitas Pembangunan

Subdiansyah Prokamirkan Maju Pilkada, Usung Jargon Konektivitas Pembangunan
Subdiansyah saat berada di kantor DPC Hanura Kayong Utara ketika mengambil berkas pendaftaran. (Borneotribun/Muz)
KAYONG UTARA - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN Kayong Utara Subdiansyah proklamirkan diri siap maju Pilkada serentak kabupaten Kayong Utara 2024. Subdiansyah siap membuka diri membangun koalisi dengan partai politik di Kayong Utara.

Lelaki 47 tahun kelahiran desa Padang kecamatan Kepulauan Karimata ini mengatakan, hajatnya maju ini sudah bulat. Dia akan mendaftar pada tiap parpol yang membuka penjaringan Pilkada. 

"Saya sudah bulat maju mencalonkan diri Pilkada nanti. Saya akan coba bangun komunikasi dan ikuti proses penjaringan di parpol yang membuka penjaringan,"ujarnya,  Rabu (01/05/24).

Dengan modal empat kursi hasil Pileg 2024, dia mengatakan akan berikhtiar membangun komunikasi dengan Parpol hasil pemilu lalu. 

"Partai kami belum bisa usung sendiri maka kita akan membuka opsi kerjasama dengan parpol yang dapat kursi hasil Pileg kemarin," ujarnya. 

Menurut pria yang dipanggil Andi ini mengatakan, berdasarkan amatanya, sejak Kayong Utara menjadi kabupaten otonom, masih banyak PR (Pekerjaan Rumah) yang mesti dituntaskan agar kesejahteraan masyarakat tercapai. 

Konektivitas antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pusat harus terjadi. Karena Kayong Utara sendiri mempunyai keterbatasan sumber pendapatan.

"Proses pembangunan kita masih banyak PR-nya. Harus konek antara Kabupaten, Provinsi dan pusat. Kita punya tokoh-tokoh di daerah yang hebat seperti pak Boyman Harun serta pak Oso," kata Subdiansyah. 

Diketahui, Subdiansyah adalah kader senior partai PAN dan saat ini menjabat sebagai ketua DPD PAN Kayong Utara periode 2020-2025.

Penulis: Muzahidin

Hukum

Peristiwa

Kesehatan

Pendidikan

Kalbar

Tekno